Batanghari – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari kembali meraih nilai tertinggi dalam monitoring center for prevention (MCP) dari beberapa daerah di Jambi. Nilai yang diraih Pemkab itu mencapai 90,91 persen selama tahun 2022.
“Raihan nilai MCP tertinggi di Provinsi Jambi ini dijadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, karena apa yang telah dicapai saat ini belum sampai kepada tingkatan ideal penerapan good governance,” kata Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Jumat (15/9/2023).
MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ini meliputi delapan area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional yang diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset dan tata kelola pemerintahan.
Sistem pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkab Batang Hari Jambi ini tentunya mendapat penghargaan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (14/9). Pemberian penghargaan itu dilakukan dalam acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi bersama kepala daerah dan DPRD Se-Jambi.
Penghargaan ini di terima langsung oleh Bupati Batanghari Mhd Fadhil Arief, yang diserahkan langsung oleh Bapak Alexander Marwata Wakil Ketua KPK RI .
“Terimakasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Batanghari atas kerja bersama yang melakukan usaha perbaikan kinerja pemerintahan, jadikan ini motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja,” ujar Fadhil
Bagi Fadhil, penerimaan penghargaan dalam upaya pencegahan korupsi dari KPK RI tersebut tentunya sebagai wujud kinerja dirinya sebagai Bupati Batanghari sejak dilantik pada 26 Februari 2021 lalu.
“Kami menyadari bahwa penghargaan ini adalah suatu apresiasi atas kewajiban yang mesti kami lakukan, terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kepercayaan kepada kami dalam bekerja dan mengemban amanah ini,” sebut Fadhil
Penghargaan ini sebelumnya juga pernah diterima Pemkab Batang Hari dibawah komando Fadhil Arief selaku bupati. Tentunya penghargaan ini juga sebagai bentuk apresiasi dari KPK RI ke Pemkab Batang Hari dalam sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di Jambi.
Sementara, pemberian penghargaan ini merupakan rangkaian agenda acara roadshow Bus KPK di wilayah Jambi. Ini juga cara KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di Jambi.
“Secara khusus, kami sangat apresiasi kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Jambi. Tentunya ini inovasi upaya KPK dalan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya harap upaya ini bisa menanamkan kesadaran penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah serta nasional,” kata Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset.
“Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
About Post Author
