Jakarta -SG- Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga merupakan suatu tolok ukur kemajuan dari bangsa. Karena itu pendidikan harus menjadi prioritas utama.
Seperti yang kita ketahui bahwa dampak Covid-19 yang lalu sangat luar biasa karena Sekolah/Universitas harus membantu mahasiswanya yang Terdampak Covid-19.
“Seperti kita ketahui bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja apalagi dengan adanya kegiatan politik sehingga dana pendidikan menjadi ‘Bukan Prioritas’ sehingga bisa jadi dikurangi tidak ditambah. Bantuan untuk dampak Covid-19 terus berkurang,” kata Rektor Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) Prof.Dr. H. Sumaryoto saat ditemui awak media di Kampus UNINDRA, Jalan Nangka Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu, 18/11/2023 dengan ramah.
Yang menjadi pertanyaannya, sambungnya, seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan ini.
“Seberapa besar perhatian dan komitmen pemerintah terhadap pendidikan ini, karena pendidikan merupakan aset yang tidak terlihat (intangible aset) yang telah mengeluarkan ratusan triliun tidak serta merta kembali berbeda dengan perusahaan. Sedangkan dana pendidikan yang telah dikeluarkan (Intangible Aset) hasilnya dapat terlihat dari lulusannya, para alumni yang dapat meningkatkan kemampuannya. Inilah yang menjadi faktor kenapa pendidikan menjadi kurang menarik,” tuturnya.
Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah agar menjadikan pendidikan itu menjadi skala prioritas untuk mengejar ketertinggalan.
Prof. Dr. H. Sumaryoto juga berharap kepada Menteri Pendidikan.
“Dan hal yang paling sederhana yaitu agar pendidikan mempunyai program jangka panjang agar program yang ada tidak terus berganti, peraturan tidak berubah-ubah. Program dasar itu untuk mengantisipasi 5-10 tahun ke depan dan Menteri Pendidikan harus dapat mengawal kebijakan anggaran pendidikan di DPR sehingga tidak menjadi mentah (ditolak/dikurangi anggarannya),” bebernya.
Kegiatan dan program pendidikan, tambahnya, dimasukkan dalam rencana tahunan yang berarti ada hubungannya dengan APBN.
“Seberapa besar peran Menteri Pendidikan dapat menggolkan program-program pendidikan masuk dalam APBN. Tetapi apabila Komitmen Menteri Pendidikan kurang terhadap program pendidikan maka anggaran untuk pendidikan menjadi tidak prioritas,” ujarnya.
Untuk itu sangat diperlukan peran Menteri Pendidikan untuk mengawalnya di Badan Anggaran DPR RI.
Mengenai anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan dirasanya sangat sulit untuk dikomentari karena hanya statement saja, karena apabila mencapai 20 persen untuk pendidikan dirasanya sangat cukup.
Prof. Dr. H. Sumaryoto juga mengatakan bahwa masih banyak guru honorer yang penghasilannya lima ratus ribu sebulan dan itu sangat jauh dari standar dan sangat menyedihkan.
Siapa pun Menteri Pendidikannya Prof.Dr. H.Sumaryoto berharap agar dapat membuat rencana jangka panjang membangun pendidikan di Indonesia sehingga apabila ganti Menteri Pendidikan tidak ganti peraturan/program yang sudah ada.
Lebih lanjut, Rektor UNINDRA Prof. Dr. H. Sumaryoto berharap agar ganti Menteri tidak ganti peraturan. Seperti Malaysia yang dulu banyak belajar dari Indonesia sudah sangat maju sekarang sedangkan Indonesia karena tidak punya program jangka panjang sehingga ketinggalan dibandingkan Malaysia.
Prof. Dr. H. Sumaryoto juga mengatakan agar guru honorer yang sudah bekerja dengan baik, rutin mengajar, dapat diangkat menjadi guru tetap (PNS).
(Yustaf Siki/Tim)
About Post Author
